Berita

Siapkan Diri......KKM Desa PAMSIMAS 2019 Gunungkidul...

Selasa, 25 Juni 2019

Akses air minum yang aman dan layak adalah kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak dan produktif. Hal ini dicapai dengan universal acces dalam bidang air minum di tahun 2019, di samping meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan denga skema BLM (bantuan langsung masyarakat).

Tujuan pemberian BLM adalah untuk membiayai kegiatan di tingkat masyarakat sesuai rencana kerja masyarakat (RKM) yang direncanakan, dikelola dan digunakan oleh masyarakat.
Kegiatan yang dibiayai adalah pelatihan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana air minum, peningkatan PHBS di masyarakat dan sekolah.
Kegiatan ini didanai dari APBN, APBD dan APBDes dengan pola swakelola masyarakat. Pembayaran kegiatan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu Pembayaran I sebesar 40% (syarat PKS dan Rincian Penggunaan Dana), Pembayaran II sebesar 40% (syaray: Rencana Penggunaan Dana dan progress fisik minimal 30%), dan Pembayaran III sebesar 20% (syarat: Rencana Penggunaan Dana dan progress fisik 60%).

Struktur organisasi kegiatan ini adalah
Pengguna Anggaran/PA adalah Menteri PUPR, Kuasa Pengguna Anggara/KPA adalah Kasatker PIP Kabupaten/Kepala Dinas PUPRKP, Pejabat Pembuat Komitmen/PPK adalah Kabid Cipta Karya DPUPRKP, dan PPSPM adalah Bendahara DPUPRKP.

Penerima BLM ini adalah: APBN 12 Desa (Balong Girisubo, Banyusoca Playen, Candirejo Semin, Ngalang Gedangsari, Ngoro-oro Patuk, Pucanganom Rongkop, Pucung Girisubo, Pulutan Wonosari, Putat Patuk, Sawahan Ponjong, Serut Gedangsari, dan Watugajah Gedangsari); APBD untuk 3 Desa Pendamping (Jurangjero Ngawen, Songbanyu Girisubo, dan Kenteng Ponjong).

Pelaksanaan konstruksi adalah 120 hari kalender. Ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan, baik aspek administratif maupun teknis. Aspek administratif yang perlu dilengkapi adalah SK, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Berita Acara, Akte Pendirian (jika perlu), dan Pelaporan. Sedangkan aspek teknis mencakup kapasitas sumber, desain teknis layanan, pompa, pipa, ME, rumah panel, dsb.
Perubahan pekerjaan (untuk desa APBD) harus lebih hati-hati karena harus dilengkapi addendum SPK Penyedia. Pemberdayaan dilakukan melalui skema partisipasi berupa inkind dan incash.
Pengelolaan pasca proyek dilakukan oleh organisasi pengelola yang memiliki AD/ART dan konsep pengembangan.

Pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat berjalan lancar tanpa masalah. Permasalahan yang timbul diselesaikan melalui koordinasi dengan Fasilitator Pendamping, fasilitasi pemerintah/DPUPRKP, dan komunikasi dengan penyedia jasa. (Bid.CK)