Berita

Sosialisasi BKK untuk infrastruktur jalan Desa

Selasa, 17 September 2019

Bantuan Keuangan Khusus atau BKK adalah Program yang harus di lakukan oleh pemerintah daerah program ini di berikan ke pada desa untuk menambah APBDes. Pak Jatmiko Sutopo, S.T., M.T selaku Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ( DPUPRKP) menjelaskan bahwa Program ini harus di syukuri karena usulan usulan dari desa bisa di lakasankan. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman disini yang di tunjuk sebagai Pengampu Dinas untuk Dana BKK ini di tugaskan untuk mengawal, memfasilitasi perencanaan dan pelaporan dari desa. Beliau juga menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di tugaskan untuk memverifikasi data yang dari desa.
Badan Anggaran Keuangan Daerah atau BKAD menjelaskan bahwa BKK adalah Anggaran tidak langsung APBD yang di transfer langsung APBDes. Mekanisme penggunaan dana BKK ini adalah sebagai berikut :
1. Wajib membuat proposal ke Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2. Wajib dataang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk menverifikasi proposal dan bisa di lakukan survey di lapangan.
3. Setelah di putuskan layak untuk mendapatkan dana BKK pihak dari desa membawa proposal hasil rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan meminta petunjuk teknis, di lengkapi dengan Rekening Desa selanjutnya bisa di antarkan Ke Badan Anggaran Keuangan Daerah atau BKAD Kabupaten Gunungkidul
Badan Pembangunan Daerah atau BAPEDA menambhakan bahwa proses mengajuan proposal sudah berjalan, untuk peraturan-peraturan yang harus di lakukan harus melihat dan mempelajari dari Peraturan Bupati No 10 tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Desa. BAPEDA juga mengingatkan bahwa tanah yang akan di kerjakan menggunakan dana BKK ini harus jelas status tanahnya,