Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) . SAKIP merupakan sistem yang dibuat dalam rangka  membangun sistem manajemen pemerintahan yang trasparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.

Oleh karena itu Indikator Kinerja Utama ini memuat Aspek, Fokus, Indikator dan Penjelasan tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari Kabupaten Gunungkidul. Aspek-aspek tersebut mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome) sebagaimana terencanakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat diwujudkannya visi Kabupaten Gunungkidul  yaitu Mewujudkan Gunungkidul yang Lebih Maju, Makmur, dan Sejahtera.   

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan urusan perumahan serta kawasan permukiman mempunyai kewajiban mengoptimalisasi seluruh program yang menjadi Indikator Kinerja Utama demi keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul.