Berita

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN BKK TA 2020

Rabu, 25 November 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di tingkat Kalurahan, Pemerintah Daerah memiliki program Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Penganggaran BKK tersebut tersentral di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan proses pencairannya melalui mekanisme transfer kepada Pemerintah Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 68 tahun 2019. Peraturan Bupati tersebut mengatur pula tentang ketentuan pengelolaan BKK yang salah satunya mensyaratkan adanya pendampingan oleh dinas teknis yang terkait. mengingat di tingkat kalurahan tidak cukup memiliki kompetensi dan SDM teknis yang memadai.

Pada tahun 2020 ini, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) ditunjuk sebagai dinas teknis pendamping pengelolaan dana BKK untuk jenis pekerjaan infrastruktur yang meliputi jenis pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa, Rehabilitasi Jembatan Desa, Bedah Rumah, dan Rehabilitasi Irigasi Tersier. Pekerjaan infrastruktur tersebut terdiri atas 25 paket pekerjaan dan lokasinyamenyebar di 19 Kalurahan. Dalam upaya memfasilitasi kelancaran tugas tersebut, DUPRKP menyiapkan petunjuk teknis pendampingan pengelolaan BKK maupun membentuk tim-tim pendampingan yang terdiri atas Tim Pendamping Perencanaan dan Pelaporan serta Tim Pendamping Teknis Pelaksanaan.

Sebagai langkah awal, pada hari Kamis, 18 November 2020, bertempat di Aula DPUPRKP, dilaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang perwakilan dari Kalurahan penerima BKK infrastrukur serta melibatkan unsur-unsur dinas terkait, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Inspektorat Daerah. Dalam rapat ini disampaikan gambaran umum batasan tugas DPUPRKP dalam pengelolaan BKK. Tidak seperti tahun sebelumnya dimana tugas DPUPRKP adalah memfasilitasi pengelolaan BKK sehingga dirasakan terlalu jauh persepsi keterlibatannya, maka pada tahun ini dilakukan penyesuaian sehingga terbatas hanya melaksanakan pendampingan pengelolaan BKK.

Karena peran dinas pengampu hanya terbatas pada tindakan pendampingan, maka pengelolaan BKK mulai dari perencanaan hingga pelaporan sepenuhnya tetap menjadi tanggungjawab kelurahan dengan memberdayakan tenaga fasilitator yang ada di Kelurahan serta dalam pelaksanaan fisiknya mengutamakan keterlibatan tenaga kerja masyarakat setempat.

Disampaikan pula tentang ketentuan verifikasi terhadap kelengkapan proposal terutama kesesuaian maupun kelayakan teknis jenis pekerjaan beserta Rancangan Anggaran Biaya (RAB), serta tatakala mulai dari tahapan pengajuan pencairan anggaran sampai pelaksanaan dan pelaporannya. Mengingat waktu pengelolaan BKK hanya tersisa sekitar 1 (satu) bulan, maka tiap kelurahan perlu secara responsif gerak cepat dan terukur mengatur dengan baik tahapannya sehingga dapat menyelesaikan secara efisien, efektif serta diperoleh hasil pekerjaan yang berkualitas sesuai ketentuan persayaratan teknis ke-PU-an.