Berita

Gathering demi Gunungkidul yang Berdaya Saing

Kamis, 24 Januari 2019

Kegiatan gathering atau kumpul bersama adalah sebuah acara yang biasanya diadakan untuk menjalin kerekatan hubungan dan komunikasi antar pesertanya. Kali ini, PT. BANK BPD DIY menyelenggarakan “Gathering Anggota GAPENSI serta Sosialisasi Produk dan Jasa Keuangan” pada hari Rabu, 23 Januari 2019. Bertempat di RM Jodhang Jawa, kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kabupaten. Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos beserta jajarannya pun hadir dalam acara tersebut.

Bupati Gunungkidul memberikan arahan bahwa gathering ini sangat bermanfaat untuk mempererat sinergitas semua pihak (GAPENSI-Bank-Pemerintah Kabupaten), khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Bupati berharap agar GAPENSI dapat selalu memperbaharui informasi seputar peraturan perundangan yang baru (termasuk Perpres Nomor16 Tahun 2018) dan terus meningkatkan kualitas usaha sehingga semua pekerjaan infrastruktur dapat dikerjakan oleh pengusaha lokal agar hasilnya juga dapat dinikmati masyarakat lokal (Gunungkidul). Sehingga pada akhirnya Gunungkidul mempunyai daya saing pasar yang optimal.

Sementara itu, Pimpinan Cabang BPD DIY Cabang Wonosari, Ibu Plati Soulistyanti, SH, MM berharap agar gathering ini dapat mempererat kerjasama semua pihak untuk bersama-sama membangun daerah. Beberapa layanan kredit untuk para pengusaha (rekanan Pemerintah) telah disediakan seperti Kredit Rekening Koran (Kredit yang diberikan kepada pengusaha yang memiliki pekerjaan/ proyek rutin tiap tahun), Kredit Multi Bangun (Kredit yang diberikan kepada pengusaha yang sudah memiliki SPK), serta Kredit Kelayakan (Kredit yang diberikan kepada pengusaha pada setiap proyek yang dikerjakan).

Kepala Dinas PUPRKP Gunungkidul, sebagai salah satu Pembina jasa konstruksi di Kabupaten Gunungkidul, Ir. Eddy Praptono, MSi juga menyampaikan materi seputar Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dalam acara tersebut, yang pada intinya secara proses lebih sederhana dari Perpres sebelumnya yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Selain itu, harus juga dipahami bahwa dalam Perpres terbaru tersebut, ada beberapa istilah dan pemahaman baru yang harus dimengerti oleh pemerintah kabupaten maupun rekanan dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Kepala BKAD Gunungkidul, Saptoyo, S.Sos, M.Si juga menambahkan bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018, anggaran belanja langsung infrastruktur telah ditetapkan dan dapat disikapi oleh anggota GAPENSI dalam hal penyiapan penyediaan barang/jasa. Kedua aturan tersebut dapat dipahami lebih lanjut sehingga tercipta keselarasan antara proses penawaran dan penyediaan barang/jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dan semua titik berat gathering ini adalah demi Gunungkidul yang berdaya saing.