Berita

Memperjuangkan Pemenuhan Kebutuhan Air Petani di Sidang I TKPSDA Wilayah Sungai Progo-Serayu-Opak

Selasa, 07 Mei 2019

Kepengurusan baru Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Progo-Serayu-Opak periode 2019-2024 resmi dimulai dengan terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 916/KPTS/M/2018. Pergantian pengurus ini ditandai dengan penadatanganan berita acara serah terima kepengurusan dan dilanjutkan dengan sidang pertama pengurus baru, yang dilaksanakan di Eastparc Hotel pada 30 April 2019 lalu. Komposisi kepengurusan baru ini tidak banyak berubah, baik keterwakilan pemerintah maupun non-pemerintah di dalam kepengurusan. Masih banyak wajah lama duduk dalam kepengurusan.
Kabupaten Gunungkidul dalam kepengurusan TKPSDA diwakili oleh Bappeda, Dinas PUPRKP, dan GP3A Sumber Raharjo, yang juga dapat menghadiri Sidang I ini. Tulisan ini berisi rangkuman hasil sidang tersebut. Sidang I TKPSDA WS POS yang diawali dengan penyepakatan tata tertib sidang ini membahas agenda yaitu, tindak lanjut hasil sidang 2018, penyusunan rencana kerja tahun 2019, dan pembentukan komisi dan pokja TKPSDA.
Evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi 2018 meliputi 6 poin, yang mencakup tentang Pola dan rencana PSDA, pembahasan usulan alokasi air tahunan, pembahasan rencana pengelolaan SIH3, pembahasan rancangan program dan kegiatan pengelolaan SDA, pembahasan rancangan pendayagunaan SDM , peralatan dan kelembagaan; dan pertimbangan kepada menteri terkait pembangunan Bandara YIA. Keseluruhan ada sejumlah 88 poin yang direkomendasikan pada tahun 2018, terdiri rekomendasi kepada kementerian sejumlah 33 poin, rekomendasi kepada gubernur 31 poin, dan rekomendasi kepada bupati sejumlah 24 poin. Hasil evaluasi adalah 86 poin rekomendasi sudah ditindaklanjuti, sedang tiga rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, di antaranya rekomendasi kepada gubernur tentang upaya memastikan alat EWS berfungsi dengan baik.
Kepengurusana TKPSDA mencakup 3 komisi dan 1 pokja. Tiga komisi tersebut adalah Komisi konservasi sumber daya air yang tugasnya meliputi kegiatan rekomendasi dalam menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air; Komisi pendayagunaan sumber daya air yang tugasnya meliputi kegiatan dalam rekomendasi penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada Wilayah Sungai Progo Opak Serang; dan Komisi penanggulangan daya rusak air yang tugasnya meliputi kegiatan upaya dalam rekomendasi untuk pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air.
Dalam Rencana kerja tahunan 2019, di antaranya adalah untuk kegiatan P3TGAI. P3TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk Perkumpulan.
Sesuai kepmen PUPR No 1027/KPTS/M/2017, DI penerima program P3TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) dengan kegiatan perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di Jateng dan DIY. Di Jateng ada 9 kabupaten dan 275 lokasi, sedang di DIY ada 4 kabupaten dan 44 lokasi, dengan 6 lokasi di Kabupaten Gunungkidul. Jumlah lokasi P3TGAI di Gunungkidul paling sedikit dibanding daerah lain. Hal ini perlu diupayakan untuk ditingkatkan di tahun mendatang, mengingat kebijakan kementerian sejak 2019 ini, bahwa DI dengan luas kurang dari 10 ha tidak lagi bisa didanai dari DAK. Semoga melalui TKPSDA ini kita dapat memperjuangkan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian di Kabupaten Gunungkidul. (Bid-Air)