Berita

Perhatian Pemerintah Pusat terhadap Upaya Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Gunungkidul

Sabtu, 18 April 2020

Untuk pertama kalinya, upaya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman melalui Bidang Perumahan (DPUPRKP) dalam meyakinkan Pemerintah Pusat bahwa penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Gunungkidul memerlukan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat berhasil. Meski pada akhirnya, dana tersebut kembali ditarik untuk penanganan pandemi Covid-19, ini menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh masih menjadi perhatian dan prioritas bersama.
Sejak tahun 2014, upaya penanganan kawasan kumuh telah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 287/KPTS/2014 tentang Kawasan Permukiman Kumuh dan Pentahapan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019. Beberapa upaya telah dilaksanakan, meski masih secara parsial dan belum terfokus seperti melalui bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya, sanitasi lingkungan, hingga pengelolaan air limbah.
Baru pada tahun 2018 yang lalu, melalui Bidang Perumahan DPUPRKP, upaya penanganan kawasan kumuh mulai terfokus dengan penetapan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang sekaligus ditindaklanjuti dengan pembangunan PSU di 2 titik lokasi kawasan kumuh di Desa Logandeng Kecamatan Playen dan Desa Kepek Kecamatan Wonosari. Surat Keputusan dan kegiatan fisik itulah yang selanjutnya menjadi “bekal” bagi DPUPRKP untuk mengusulkan proposal anggaran ke Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Alhamdulillah, melalui upaya yang intensif dan cukup panjang, proposal tersebut disetujui dan dibuktikan dengan digulirkannya DAK sebesar Rp. 2.772.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) untuk penanganan kawasan kumuh di daerah ini, khususnya untuk Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)bagi warga masyarakat di kawasan kumuh. Kabar baik tersebut tentu menjadi penyemangat bagi Kabupaten Gunungkidul untuk terus mengupayakan pengentasan kumuh daerah yang masih sangat jauh dari target 0%.
Namun demikian, kabar baik tersebut ternyata tidak semulus pelaksanaannya, karena di Bulan Maret 2020 yang lalu, pandemi Covid-19 lebih dulu menerjang dan memberikan dampak yang multisektor sehingga Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Surat bernomor S-247/MK.07/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020. Artinya, anggaran DAK sebesar Rp. 2.772.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) untuk penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 tidak jadi diberikan dan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 secara umum.