Berita

Gunungkidul rencana akan mendapatkan bantuan Program BSPS lagi pada Tahap III

Sabtu, 18 Juli 2020

Di tengah masa pandemic covid-19 yang belum juga usai, patut disyukuri ternyata Gunungkidul rencana akan mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH lagi melalui program BSPS Tahap III. Menurut informasi Bapak Adit selaku Pejabat Pembuat Komitmen SNVT Perumahan DIY “ tinggal menunggu revisi DIPA pusat, mudah-mudahan goal di bulan Juli ini “. Adapun usulan BNBA di tahap III sebanyak 300 unit RTLH dari kuota yang tersedia sebanyak 1000 unit untuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumberkan dari dana Loan World Bank. Sebagai informasi sebelumnya pada Tahap I mendapat bantuan sebanyak 600 unit atau senilai Rp 10,5 M dari dana APBN, dan tahap II meningkat lagi kuotamya sebanyak 716 unit atau senilai Rp 12,53 M dari dana loan/pinjaman World Bank.
Saat ini progress kegiatan BSPS tahap I sudah mencapai rata-rata fisik 95% dan penyerapan dana tinggal menunggu pencairan upahnya senilai Rp 2,5 juta/unit. Progres Kegiatan BSPS Tahap II baru selesai verifikasi lapangan dan proses penyusunan proposal, termasuk perhitungan kebutuhan bahan bangunan, upah dan nilai swadayanya untuk masing-masing Penerima Bantuan.
Pada tahap III usulan lokasi meliputi Kecamatan/Panewon Ponjong, Semin, Panggang, Purwosari, dan Nglipar yang menyebar di beberapa desa/kalurahan. Kriteria Penerima Bantuan/PB tetap sama sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS.
Bantuan tersebut diberikan Pemerintah kepada masyarakat calon penerima bantuan sebesar Rp 17,5 jt, dengan rincian Rp 15 juta untuk stimulant bahan banguan, sisanya sebesar Rp 2,5 jt untuk bantuan upah tukang. Mengingat bantuan tersebut out put dan out come nya harus sampai pada rumah layak huni, sehingga Penerima Bantuan diwajibkan untuk berswadaya bisa dalam bentuk material bahan bangunan atau tenaga kerja. Hal ini mengingat karena nilai bantuan yang terbatas dan bersifat stimulan.
Dengan tambahan bantuan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap pengurangan data RTLH sesuai SK Bupati Gunungkidul sebesar 25.840 unit RTLH.
Pada saat ini juga Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas PUPRKP dan Bappeda mencoba meng “update” data base line jumlah RTLH saat ini yang diperkirakan tinggal 16.439 unit atau terdapat penurunan sebesar 36,38%.
Masih sisa 63,62% atau sekitar 16.439 unit RTLH sebagai PR besar yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dari berbagai sumber dana bantuan baik melalui pemerintah maupun pihak swasta untuk mewujudkan masyarakat miskin dan MBR Kabupaten Gunungkidul yang bisa memiliki papan yang layak huni sesuai amanat UU nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.